Pimpinan DPR RI Puan Maharani memohon ketentuan terpaut industri fintech peer to peer( P2P) lending ataupun pinjaman online( pinjol) diperketat. Ketentuan itu saat ini tengah digodok Daulat Pelayanan Finansial( OJK).
“ OJK wajib jelas dalam menata ketentuan mengenai pinjaman online serta utamakan proteksi pula keamanan orang. Janganlah hingga lebih banyak yang terbelit pinjaman pinjol,” tutur Puan lewat penjelasan tercatat, Selasa( 16 atau 7).
Puan berkata situasi warga dikala ini kurang memperoleh literasi menyeluruh terpaut ketentuan pinjol. Itu membuat banyak yang terperangkap pinjaman serta berakhir pada situasi susah.
” Bimbingan jadi satu perihal yang berarti. Itu wajib dicoba pada warga buat mencegah mereka supaya tidak terperangkap dalam situasi kandas beri uang pinjaman,” cakap Puan.
Pimpinan DPR RI Puan
OJK, lanjut ia, wajib jelas dalam melempangkan ketentuan yang melindungi supaya pelanggan pinjol dibatasi metode serta angkanya. Pimpinan DPP PDIP itu menyinggung pertanyaan informasi Statistik Fintech Lending OJK tahun 2023 yang menulis kebanyakan pelanggan pinjol merupakan angkatan belia.
Angkatan belia itu terdaftar dari golongan umur 19 hingga 34 tahun. Para angkatan Z serta milenial terdaftar selaku golongan umur akseptor terbanyak angsuran pinjol, ialah 54, 06% ataupun menggapai Rp27, 1 triliun.
“ Dari informasi itu nampak kalau yang sangat banyak melaksanakan pinjaman online itu angkatan Z serta milenial. Ini yang wajib kita cermati serta proteksi. Mereka atasan era depan bangsa yang wajib dilindungi dari permasalahan- permasalahan semacam ini,” tandasnya.
Berita terbaru pelantikan presiden indonesia yang di hadiri negara lainnya => Suara4d
